LasserNewsToday, Yangon (Myanmar) |
“Saya ingin memberitahu masyarakat kami untuk tidak langsung menanggapi (kejadian itu) dan saya ingin mereka bertindak sesuai hukum yang ada.”
Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh senior lainnya dari partai berkuasa ditangkap dalam penggerebekan dini hari. Demikian menurut juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Senin (01/02/2021). Penangkapan berlangsung setelah beberapa hari ketegangan antara pemerintahan sipil dan militer berpengaruh meningkat, yang menimbulkan kekhawatiran kudeta pasca pemilu. Militer menyebutkan bahwa Pemilu di Myanmar diwarnai kecurangan.
Juru bicara Myo Nyunt melalu telepon mengatakan kepada Reuters bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan sejumlah pemimpin lainnya ‘dibawa’ pada dini hari.
“Saya ingin memberitahu masyarakat kami untuk tidak langsung menanggapi (kejadian itu) dan saya ingin mereka bertindak sesuai hukum yang ada.” Katanya, mengaku bahwa dirinya kemungkinan juga bakal ditahan.
Ditahan Militer, Negara Lain Serukan Pembebasan
Militer Myanmar berupaya mengambil alih kekuasaan, melawan pemerintahan yang terpilih secara demokrasi dengan menahan Aung San Suu Kyi bersama sejumlah pimpinan partai NLD dalam penyerbuan Senin fajar (dini hari). Pihak militer menyebut bahwa penahanan itu dilakukan sebagai respon atas ‘kecurangan pemilu’. Demikian menurut pernyataan yang disampaikan melalui siaran televisi milik militer.
Sejumlah polisi dan pengamat, khususnya dari luar Myanmar, menyampaikan tanggapan mereka atas kejadian tersebut dikutip dari laporan Reuters.
1. Jen Psaki – Juru Bicara Gedung Putih
“Amerika Serikat menentang segala upaya mengganti hasil Pemilu terakhir ataupun menghalangi transisi demokratis di Myanmar, serta akan mengambil langkah melawan pihak yang bertanggung jawab jika upaya –upaya tersebut tidak dihentikan.
2. Marise Payne – Menteri Luar Negeri Australia
“Pemerintah Australia amat prihatin dengan laporan bahwa militer sakali lagi berupaya mengambil alih Myanmar dan telah menahan Kanselir Daw Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint. Kami meminta pihak militer untuk menghormati aturan hukum, untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum, juga agar segera membebaskan semua pemimpin sipil dan pihak lainnya dan ditahan dengan melawan hukum.”
3. Thant Myint-U – Sejarawan dan Pengarang Myanmar
“Pintu baru baru saja terbuka untuk masa depan yang sangat berbeda. Saya khawatir bahwa tidak ada satu pun yang mampu mengontrol apa yang akan terjadi kemudian. Dan mengingat bahwa Myanmar adalah suatu negara yang dibanjiri senjata, dengan beragam etnis dan agama, di mana jutaan orang kesulitan mencari makan.”
4. John Sifton – Direktur Advokasi Asia di Human Rights Watch
“Junta militer yang menguasai Myanmar selama beberapa dekade sesungguhnya tidak pernah mundur dari kekuasaan […]. Mereka tidak pernah menyerah kepada otoritas sipil, maka kejadian hari ini bisa disebut hanyalah menunjukkan realitas politik yang memang telah ada.
AS dan negara-negara lain dengan upaya sanksi harus menyampaikan pesan yang kuat hari ini, dengan segera mencabut pelonggaran sanksi dan menjatuhkan sanki ekonomi secara ketat dan langsung kepada otoritas militer serta para konglomerat; juga menekan negara kunci, termasuk Korea Selatan dan Jepang, agar menarik bisnis mereka (dari Myanmar). Junta Myanmar tidak ingin kembali lagi menjadi pengikut China.”
5. Murray Hiebert – Pakar Asia Tenggara di Center for Strategic and International Studies di Washington D.C.
“AS, pada Jumat (29/01/2021), bergabung dengan negara-negara lain dalam mendesak agar pihak militer tidak menjalankan ancamankudeta. China akan mendukung Myanmar seperti dilakukannya dahulu ketika militer mengusir Rohingya.
Pemerintahan Biden menyebut akan mendukung demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Namun para pejabat militer tingkat tinggi (di Myanmar) sudah dikenai sanksi, jadi belum jelas saat ini apa yang dapat dilakukan oleh AS secara konkret.”
Sementera itu, komunitas Myanmar di Jepang melakukan protes penahanan Aung San Suu Kyi. Ratusan pengunjuk rasa Burma memegang spanduk dan potret Aung San Suu Kyi berkumpul di Tokyo pada Senin (01/02/2021) untuk memprotes penahanan para pemimpin negara Myanmar, dalam kudeta militer yang tiba-tiba itu.
ASEAN Desak Piagam ASEAN Ditegakkan
Sementara itu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendesak agar pihak-pihak terkait dalam situasi politik di Myanmar, usai kudeta militer dan penangkapan tokoh pemerintahan, untuk bersikap sejalan dengan prinsip Piagam ASEAN.
“Negara anggota ASEAN mengikuti secara seksama perkembangan terkini di Republik Persatuan Myanmar.” Kata ASEAN dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin (01/02/2021).
“Kami mengingatkan kembali mengenai tujuan dan prinsip yang termaktub dalam Piagam ASEAN, termasuk kepatuhan pada prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan serta perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental.” Kata ASEAN.
Militer Myanmar menahan Aung San Suu Kyi, dan sejumlah pemimpin politik lain dari partai NLD dalam penyerbuan pada Senin dini hari. Otoriter militer, seperti dikutip Reuters, mengumumkan bahwa kekuasaan Pemerintah telah dipindahtangankan kepada pemimpin pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing – yang menyebut kudeta itu sebagai respon atas kecurangan Pemilu tahun lalu.
Negara-negara anggota ASEAN, dalam pernyataan terpisah, juga menyerukan kepada semua pihak di Myanmar agar menahan diri dari aksi lanjutan yang dapat memperburuk situasi. ASEAN menegaskan bahwa ‘stabilitas politik di negara anggota ASEAN adalah hal yang esensial untuk menciptakan masyarakat ASEAN yang damai, stabil dan makmur.’
Selain itu, ASEAN juga mendoro pihak-pihak yang terlibat di Myanmar agar mengedepankan dialog dan rekonsiliasi yang sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat di negara itu.
[Sumber: Reuters dalam ANTARANEWS.com: Alih bahasa:Asri Mayang Sari, Suwanti; Editor: Mulyo Sunyoto]
(LNT-Lnsr/ed. MN-Red)
Discussion about this post