LasserNewsToday, Jakarta |
Presiden Joko Widodo menyambut baik kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Malaysia, Muhiddin Yassin ke Indonesia, pada Jumat (05/02/2021). Menurutnya, Indonesia dan Malaysia adalah dua negara serumpun dan kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke-8 ini merupakan sebuah kehormatan bagi Indonesia.
“Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga dekat dan serumpun. Malaysia juga merupakan salah satu mitra penting Indonesia di bidang perdangan, di bidang investasi, di bidang pariwisata, dan sosial budaya. Kita akan terus memperkuat hubungan baik antarkedua negara melalui komunikasi yang kuat pada semua tingkat.” Ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan pernyataan pers bersama PM. Muhyiddin Yassin di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pertemuan dengan PM. Muhyiddin Yassin berlangsung dengan baik, terbuka, dan komprehensif. Kedua pemimpin membahas sejumlah hal terkait isu bilateral seperti perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia, hingga isu kawasan.
“Saya menyampaikan apresiasi, penghargaan atas kerja sama perlindungan WNI di Malaysia, terutama selama pandemi dan saya kembali menitipkan WNI di Malaysia kepada Pemerintah Malaysia.” Ungkapnya.
Terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penyelesaian pembuatan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) baru mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia.
“Selain itu, dua negara juga perlu membangun one channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia.” Jelasnya.
Kedua, Presiden Joko Widodo dan PM. Muhyiddin Yassin membahas mengenai isu sawit. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama.
“Indonesia mengahrapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini.” Tegasnya.
Senada dengan Presiden Jokowi, PM. Muhyiddin Yassin juga mengungkapkan kekhawatiran terkait kampanye antisawit, terutama yang terjadi di Eropa, Australia dan Oseania. Menurutnya, kampanye tersebut tidak berasas dan bertentangan dengan komitmen di Uni Eropa dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai perdagangan bebas.
“Kampanye antisawit ini tidak berdasar dan tidak mencerminkan keberlanjutan industri sawit dudnia dan bertentangan dengan komitmen UE dan WTO tentang praktik perdagangan bebas.” Ujar PM. Muhyiddin.
Ketiga, Presiden Jokowi juga menyambut baik kesepakatan secara prinsip dibentuknya Travel Corridor Arrangement (TCA) kedua negara. Mengenai waktu pemberlakuan TCA, Presiden mengatakan hal tersebut akan dikomunikasikan kemudian.
“Saya juga menyampaikan pentingnya ASEAN segera menyelesaikan ASEAN Travel Coridor Arrangement Framework dan di masa sulit seperti ini menjadi kepentingan ASEAN untuk terus menunjukkan soliditas.” Imbuhnya.
Terkait kesepakatan TCA, PM. Muhyiddin Yassin meyakini bahwa Indonesia dan Malaysia akan segera mencapai kata sepakat untuk membentuk Standard Operating Procedure (SOP).
“Apa yang penting adalah kedua negara perlu meneliti dan juga menilai situasi semasa Covid-19 di kedua negara sebelum ini dapat kita laksanakan.” Kata PM. Muhyiddin.
Dorong Pertemuan Menlu ASEAN Bahas Situasi Myanmar
Predisen Joko Widodo dan PM Malaysia Muhyiddin Yassin turut membahas sejumlah isu regional. Isu kawasan yang dibahas keduanya antara lain mengenai perkembangan politik di Myanmar yang mendapat perhatian khusus dari keduanya.
“Kita prihatin dengan perkembangan politik Myanmar dan kita berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.” Ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan pernyataan pers bersama PM. Muhyiddin Yassin di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta.
Untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN, kata Presiden Jokowi, penting bagi semua negara anggota untuk terus menghormati prinsip-prinsip Piagam ASEAN terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi Hak Asasi Manusia, dan pemerintahan yang konstitusional.
“Sebagai salau satu keluar, kita minta dua Menteri Luar Negeri untuk berbicara dengan Chair ASEAN guna menjajaki dilakukan pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN mengenai perkembangan Myanmar.” Imbuhnya.
Sementara itu, PM. Muhyiddin Yassin mengatakan bahwa Malaysia juga memandang serius keadaan politik saat ini di Myanmar dan mendukung digelarnya pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan sebuah langka mundur dalam proses demokrasi di Myanmar.
“Kerusuhan politik di Myanmar dikhawatirkan dapat mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan.” Ujar PM. Muhyiddin. [Sumber: BPMI Setpres]
(LNT-Rls/ed. MN-Red)
Discussion about this post