Hakim Tertinggi Hong Kong yang Baru Tunjukkan Pentingnya Supremasi Hukum Kota

LasserNewsToday, Hong Kong (China) |

Hakim tertinggi Hong Kong yang baru, pada Senin (11/01/2021) menekankan pentingnya independensi peradilan kota dan supremasi hukum. Ia menggambarkannya sebagai hal yang penting untuk kepercayaan bisnis dan reputasi internasional dari pusat bisnis global.

Andrew Chong, Hakim tertinggi Hong Kong yang baru, membuat pernyataannya tersebut beberapa jam setelah dia disumpah untuk menggantikan Geoffrey Ma (65), yang pension setelah satu decade menjabat sebagai Hakim Agung di di bekas koloni Inggris itu.

Cheung (59), menjabat pada momen penting bagi para hakim kota – yang sekian lama telah dipandang sebagai pilar dukungan hak dan kebebasan yang luas – di tengah meningkatnya tekanan politik dan rezim keamanan nasional baru yang diberlakukan oleh Beijing.

Penuntutan pertama berdasarkan undang-undang keamanan sekarang sedang diproses di pengadilan, sementara beberapa tokoh pro-Beijing menuntut peninjauan ulang tentang cara hukuman dijatuhkan dan hakim diangkat.

“Pengadilan independent sangat penting untuk supremasi hukum di Hong Kong, dan administrasi peradilan yang tepat.” Kata Cheung.

“Ini sama pentingnya bagi kepercayaan publik dan bisnis – baik lokal maupun luar negeri – dalam system peradilan kita, serta reputasi internasional Hong Kong.” Imbuh Cheung.

“Independensi (kemandirian) itu,” katanya, “sebagian berarti bahwa pengadilan ‘tidak boleh tunduk pada tekanan atau pengaruh luar yang tidak patut’. Undang-undang tersebut membuat apapun yang dianggap Beijing sebagai subversi, pemisahan diri, terorisme atau berkolusi dengan pasukan asing yang dapat dihukum hingga seumur hidup dipenjara.” Lanjutnya lagi.

Hal ini juga memungkinkan kepala eksekutif kota untuk memutuskan hakim mana yang dapat menyidangkan kasus keamanan nasional dan memungkinkan tersangka untuk dibawa melintasi perbatasan untuk diadili di Pengadilan China daratan di mana Partai Komunis yang berkuasa pada akhirnya mengontrol system hukum.

Kemerdekaan peradilan Hong Kon diuraikan dalam Hukum Dasar Kota, konstitusi mini yang mengabadikan otonomi dan kebebasannya yang luas setelah penyerahan diri dari pemerintahan colonial Inggris ke kedaulatan Tiongkok pada tahun 1997.

Cheung mengatakan bahwa kebebasan itu – termasuk berkumpul, berbicara dalam proses hukum – adalah ‘fundamental’ di bawah hukum dasar.

“Masyarakat mengharapkan agar pengadilan dan hakim kami dengan murah hati menafsirkan dan dengan iri hati melindungi hak-hak ini ketika mereka diancam atau diganggu.” Katanya dalam sambutannya untuk secara resmi membuka dimulainya tahun hukum.

[Sumber: Reuters; Reporter: Greg Torode; Editor: William Maclean; Alih bahasa: Marolop Nainggolan-LNT)

(LNT-Lnsr/ed. MN-Red)