Kepala BPH Migas Kecewa Melihat Proyek Digitalisasi SPBU Pertamina dan Telkom Sebesar Rp 3,6 Triliun Ternyata Tak Sesuai Target

LasserNewsToday, Jakarta |

Alih-alih proyek digitalisasi 5.518 SPBU Pertamina dengan PT. Telkom Indonesia Tbk di seluruh Indonesia bernilai Rp 3,6 triliun telah diresmikan beroperasi oleh Direksi Pertamina dan Telkom pada 10 Desember 2020 dinyatakan sukses dan bermanfaat bagi negara.

Bahkan, digitalisasi SPBU telah di framing di sejumlah media sebagai bagian capaian prestasi Pertamina, namun ironisnya belakangan terungkap proyek itu tak sesuai target kata kepala BPH Migas. Kemarin. Jumat (8/1/2021), sehingga peristiwa ini semakin memperburuk reputasi Pertamina yang memang lagi terpuruk di muka publik karena lagi bermasalah terhadap 4 kontrak pembelian LNG dari perusahaan luar negeri selama 20 tahun kedepan bisa berpotensi rugi puluhan triliun.

Pasalnya, ketika pernyataan Kepala BPH Migas Fasurullah Asa pada hari Jumat 8 Januari 2021 menyatakan belum sebulan digitalisasi berjalan, mengungkap kekecewaan nya bahwa proyek digitalisasi itu tidak merekam lengkap nomor polisi kenderaan konsumen pembeli BBM di SPBU.

Hal itu disebabkan belum tersedianya perangkat video analytic yang bisa merekam nomor kenderaan di semua SPBU Pertamina, sehingga tidak termonitor siapa pengguna BBM subsidi dan BBM khusus penugasan.

Padahal, proyek digitilisasi SPBU itu dilaksanakan berlandaskan surat BPH Migas nomor 6 tahun 2013 tentang Sistem Tehnologi Informasi Dalam Penyaluran BBM dan sesuai perintah Menteri ESDM kepada Menteri BUMN, yakni sesuai surat nomor 2548/10/MEN/2018 tanggal 12 Maret 2018.

Tujuan proyek digitalisasi SPBU adalah untuk mengontrol apakah penggunaan BBM subsidi tertentu Solar dan BBM khusus penugasan Premium benar tepat sasaran.

Menurut Fasurullah, ditahun 2020 saja ada sekitar Rp 16 triliun dari APBN untuk subsidi solar yang harus dikontrol, jika proyek digitalisasi ini tidak bisa mencatat nomor kenderaan pengguna BBM subdisi di SPBU, maka proyek itu akan menjadi sia- sia alias tidak tepat sasaran, bisa gagal upaya Pemerintah dalam mengontrol BBM subsidi.

Sebelumnya, pada 7 November 2020 Kepala BPH Migas juga telah menginformasikan kepada kami melalui rekan media bahwa BPH Migas telah meminta KPK untuk mengaudit tehnologi terhadap program IT Nozle ini, namun kami tidak tau apa yang telah dilakukan oleh KPK atas permintaan tersebut.

Oleh sebab itu, Fasurullah di awal Januari 2021 telah kembali menegur Pertamina untuk berani memberikan sanksi kepada SPBU yang tidak melakukan perekaman nomor kenderaan yang membeli BBM subdisidi itu dengan sistem digital, atau memang sistemnya yang belum sempurna.

Menurut kami, digitalisasi SPBU sejak awal telah mengalamin keterlambatan operasi program ini patut dicurigai ada yang menghambat, karena awalnya oleh Pertamina dan Telkom sudah berkomitmen bahwa sistem digitalisasi bisa beroperasi pada akhir tahun 2018 atau paling lambat awal tahun 2019, namun faktanya sampai awal tahun 2021 belum sempurna programnya sesuai target BPH Migas.

Perlu diketahui, kami sejak awal November 2020 sudah menyarankan BPK dan KPK untuk menelisik apakah wajar nilai investasi software dan hardware sistem ini bernilai sekitar Rp 275 juta untuk setiap SPBU, karena dugaan mark up sudah menjadi bisik- bisik ramai dilingkungan karyawan Pertamina

Ironisnya, CERI pada 9 November 2020 telah coba mengkonfirmasi perihal keterlambatan ini pada Direktur Utama Peramina Patra Niaga Mas’ud Khamid yang sebelumnya pernah jadi Direksi di PT. Telkom, namun sayangnya bukan jawaban yang diperoleh, tetapi malah memblokir pesan whatsapp kami.

Namun sebaliknya, Direktur Enterprise and Business Service PT. Telkom Tbk Edy Witjara malah sangat koperatif memberikan penjelasan agak detail tentang progres proyek dan terbuka terkait soal anggaran investasinya mengapa mencapai Rp 3,6 triliun, terdiri dari investasi dan membangun sistem Rp 1,5 triliun, overhead 5 tahun sebesar Rp 800 miliar dan bunga serta lainnya sebesar Rp 1,3 triliun, dan termasuk mengiyakan ketika kami informasikan bahwa Pertamina harus membayar kepada Telkom Rp 15,25 perliter dari setiap transaksi BBM diseluruh SPBU Pertamina selama 5 tahun.

Mengingat program digitalisasi tujuannya untuk mengamankan besaran subsidi BBM yang setiap tahun puluhan triliun agar tidak bocor, sehingga menimbulkan pertanyaan serius terhadap BPK dan KPK apakah serius menindak lanjuti permintaan yang pernah disampaikan oleh BPH Migas untuk melakukan audit tehnologi terhadap sistem IT proyek digitalisasi SPBU ini.

(LNT/Red)