LasserNewsToday, Jakarta |
Presiden Jokowi pada tanggal 17 November 2020 telah menerbitkan Perubahan ketiga dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3 tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional Pada lampiran Peraturan Presiden tersebut tentang Daftar Proyek Strategis Nasional, dibutir 195 dan 199 dari daftar itu, telah disebutkan bahwa termasuk proyek strategis nasional adalah Pembangunan Bahan Bakar Hijau (Green Diesel Bio Refinery Repamping RU IV Cilacap, RU III Plaju Green Refinery, Hidrogenasi CPO PT Pusri Palembang, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek).
Dibutir 199 dikatakan, Pengembangan Tehnologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang terintegrasi dengan kebun rakyat. Kita harus dukung program biodiesel ini cepat teralisir dengan menggunakan tehnologi yang efisien, dari bahan baku yang murah dan melimpah di negara kita.
Namun hal ini menuai kecaman dari salah seorang pengamat Migas dari Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman terkait beberapa kebijakan Pemerintah tekait program Biodiesel ini kepada reporter media ini. Jumat (27/11/2020).
Menurut Yusri Usman, Perpres ini terkesan malah menghalangi inovasi kemajuan dan perkembangan tehnologi biodiesel (B100) dan D100 yang bisa dibuat dari bahan baku lebih murah dan menguntungkan anak bangsa, yakni tehnologi yang bisa mengolah langsung TBS, Janjang sawit, Minyak goreng bekas, Plastik bekas, Batubara kalori rendah dan Rumput laut seperti sudah dilakukan di negara Uni Eropah. Karena program Green Diesel (D100) Pertamina dari bahan baku RBDPO dan katalis Merah Putih sudah berjalan lama atau lebih 6 bulan, namun sampai hari ini tak mampu merilis berapa harga keekonomiannya perliter. Ungkap Yusri.
Yusri menduga ada pembisik telah menyesatkan Presiden dalam membuat kebijkan biodiesel ini, diduga termasuk merancang isi lampiran Perpres tersebut. Padahal, NESTE OIL sudah dirikan kilang biodiesel HVO B100 di Singapore sejak tahun 2008 dan 2011 sudah diproduksi, dengan bahan baku CPO dari Malaysia dan Lemak sapi dari New Zealand dan Australia. Kata Yusri.
Menurut Yusri lagi. Harusnya PERTAMINA dan Holding PTPN jangan ketinggalan gandeng tehnologi NESTE Oil untuk menolong kondisi PTPN dan Petani sawit. Karena tidak ada satupun negara didunia ini menggunakan FAME untuk diatas 10% untuk Biodiesel, Malayasia saja hanya sampai B7. Kalau Indonesia memaksakan B30 s/d B40 dari bahan baku FAME ini, pertanyaan untuk kepentingan siapa?. Rakyat Petani atau Konglomerat produsen FAME? Tanya Yusri.
“Seharusnya, bukan menggunakan FAME untuk campuran biodiesel yang ternyata telah memakan dana subsidi cukup besar, yaitu dari dana pungut sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dari tahun 2015 hingga 2020 sudah menggunakan total sekitar Rp 65 Triliun. Belum lagi Pemerintah mensubsidi Solar Pertamina Rp 2.000 perliter dari APBN sejak tahun 2018 hingga saat ini. Selain itu, akibat program B30, Pertamina malah rugi, karena terpaksa menjual solar kelebihan produksi dari kilangnya secara merugi. Jadi kalau ditotal dana sawit dengan dana subsidi solar dan kerugian jual solar akibat B30, bisa Rp 150 Triliun, terus dimana bagusnya program B30 ini?” Beber Yusri Usman.
Karena menurut Yusri Usman, Dana Sawit itu dipungut dari PPN TBS (Tanda Buah Segar) dan Bea Keluar CPO. Padahal, tujuan awal dana sawit itu digunakan untuk keperluan riset dan peremajaan tanaman sawit rakyat, tetapi realisasinya hampir 95% digunakan mensubsidi produsen FAME milik konglomerat. Anehnya lagi, Untuk peremajaan tanaman sawit selama 5 tahun hanya menggunakan dana pungut sawit sekitar Rp 1 Triliun dari total Rp 65 Triliun, adilkah kebijakan ini? Wajar jika petani sawit berteriak, tetapi kenapa Pemerintah diam saja?.” Tutup Yusri Usman.
(LNT/Red)
Discussion about this post