LasserNewsToday, Jakarta |
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) prihatin dengan berbagai kebijakan Menteri Ketenagakerjaan yang semakin membuat pekerja/buruh tidak terlindungi hak kesejahteraannya. Salah satu keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang dikritisi oleh ASPEK Indonesia adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Melalui Peraturan itu, Menteri Ketenagakerjaan memperbolehkan perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi Covid-19 untuk dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh. Adanya peraturan ini justru membuat hak normatif pekerja tidak terlindungi, karena pengusaha diperbolehkan mengurangi upah pekerjanya dengan alasan Covid-19, demikian disampaikan Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulisnya. Selasa (23/02/2021).
Mirah Sumirat memahami bahwa pandemi Covid-19 ini memang berdampak sangat luas dan tidak dikehendaki semua pihak. Namun Mirah juga berharap, dalam kondisi ini Pemerintah seharusnya tidak menerbitkan peraturan yang merugikan pekerja/buruh. Walaupun industri padat karya yang dimaksud terbatas pada 6 kategori, yaitu industri makanan, minuman, dan tembakau, tekstil dan pakaian jadi, kulit dan barang kulit, alas kaki, mainan anak, dan furniture. Namun justru di industri ini upah pekerjanya lebih banyak sebatas upah minimum. Artinya jika upahnya dikurangi, maka pekerja/buruh dipastikan akan semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini memberikan kriteria industri padat karya tertentu yaitu yang memiliki pekerja/buruh paling sedikit 200 (dua ratus) orang dan persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen). Juga tertulis bahwa Perusahaan dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh, berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh. Kesepakatan Pengusaha dan Pekerja/Buruh dllakukan secara musyawarah yang dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan itikad baik.
Mirah menyebutkan bahwa ketentuan ini cuma akan menjadi “pepesan kosong” bagi pekerja/buruh, karena tidak mungkin pengusaha akan benar-benar transparan kepada pekerjanya. Mirah mengambil contoh, bagaimana pekerja/buruh bisa mengetahui dan mempercayai bahwa persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi yang disebut paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen)? Sementara akses informasi keuangan perusahaan selama ini selalu ditutupi dan menjadi hal yang tabu untuk diketahui oleh pekerja? Dalam peraturan ini juga tidak mewajibkan pengusaha untuk membuka laporan keuangan yang telah diaudit yang membuktikan kerugian karena dampak pandemi Covid-19. Lantas bagaimana jika pekerja/buruh tidak sepakat dalam musyawarah, karena pengusaha tidak transparan, sementara posisi pekerja selama ini sangat rentan intimidasi dari pengusaha? Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini tidak memberikan jaminan perlindungan hak apabila pekerja tidak sepakat. Mirah meyakini bahwa istilah “musyawarah” hanya akan dijadikan kemasan. Padahal yang sesungguhnya terjadi, mekanisme yang dilakukan oleh pengusaha, hanya melalui pemberitahuan sepihak kepada pekerjal/buruh.
Kekuatiran kami, peraturan yang memperbolehkan pengusaha mengurangi upah pekerjanya dengan alasan Covid-19 ini, akan dilakukan juga oleh pengusaha di sektor industri yang lain, tanpa ada perlindungan dan pengawasan dari Pemerintah. Dampak yang lebih luas lagi adalah dengan Peraturan ini daya beli rakyat akan semakin menurun dan akan mempengaruhi roda ekonomi secara nasional. Kemungkinan ekonomi akan melambat karena tidak ada peningkatan dari sisi konsumsi dikarenakan upah pekerja/buruhnya yang dipotong, tutup Mirah Sumirat.
(LNT/Red)
Discussion about this post