Paripurna Reklame Batal, Beston Kecewa

LasserNewsToday, Medan (Sumut) |

Rapat Paripurna DPRD Medan tentang penyampaian nota pengantar kepala dae­rah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggara Reklame yang seyog­yanya dilaksanakan di DPRD Me­dan, Senin (6/8/2018) sore terpaksa dibatalkan.
Pembatalan tersebut dikarenakan dari 50 jumlah anggota DPRD Medan, hanya belasan dewan saja yang hadir. Dengan ketidakhadiran anggota dewan tersebut, paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga dan dihadiri Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutaga­lung, Wakil Ke­tua Iswanda Nanda Ramli Wa­kil Walikota Medan Akhyar Nasution, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri, SKPD dan camat akhirnya tidak memenuhi kuorum dan dinyatakan batal.

Menyahuti penundaan paripurna terse­but, salah seorang anggota DPRD Medan Beston Sinaga mengaku kecewa paripurna tersebut dibatalkan. Menurutnya, Paripurna Reklame itu harus diprioritaskan pembahasannya karena me­nyangkut PAD serta keindahan Kota Medan dengan penataan reklame dengan baik dan benar.

“Ini harus didukung. Ini belum satu ke­putusan, ini masih penyampaian nota pengantar, jadi tidak mesti quorum anggota dewannya. Padahal, berdasarkan daftar hadir, sudah quorum. Begitu dilaksanakan anggota dewannya malah banyak yang tidak hadir,” ujarnya kesal.

Dengan ditundanya paripurna ini, lanjutnya, tentu saja menghambat agenda kegiatan kerja dewan yang lain. Karena pada pertengahan Agustus dewan harus sudah membahas Laporan Pertang­gung­ja­waban (LPJ) tahun 2017. “Jika ini lekas disahkan, PAD reklame bisa menggenjot PAD 2019,” cetusnya.

Sementara anggota DPRD lainnya Herri Zulkarnain sangat respek dengan paripurna Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggara Reklame tersebut. Dengan dibahasnya Ranperda ini diharapkan dapat menata PAD dengan baik.

Namun terkait anggota DPRD banyak yang tidak hadir dalam paripurna, dirinya enggan berkomentar. “Itu kembali ke per­so­­nal masing-masing dewan. Karena mu­ng­­kin mereka bisa sibuk tahun-tahun kam­panye, mereka memanfaatkan waktu. Ka­lau kami tetap hadir, rajin. Karena harus mem­bela yang namanya kepentingan ma­syarakat dalam rangka menarik PAD,” jelas­nya dengan wajah sumringah.

Kita lihatlah sekarang, lanjut Ketua Fraksi Demokrat ini, reklame yang ada di Kota Medan amburadul. Ini disebabkan karena tidak ada ketega­san dari Walikota Medan. Reklame menjamur di daerah yang terlarang. “Jika tidak terlarang okelah,” cetus Plh Ketua Partai Demokrat Sumut ini sembari kemu­dian menyebutkan lokasi terlarang itu terdapat di 13 zona di Kota Medan.

(SR/Red)