ASKUMINDO Rokan Hilir BERBICARA, Kuat Dugaan Pekerjaan Proyek Dinas atau OPD Kabupaten Rokan Hilir Di Monopoli oleh Beberapa Oknum Anggota DPRD

LasserNewsToday, Rokan Hilir (Riau) |

Kami minta Dinas terkait untuk lebih transparan, propesional dan dalam hal menentukan pembagian kegiatan paket pekerjaan balk dalam hal mauptm paket pekerjaan penunjukan langsung (PL), sebaiknya yang terkait lebih selektif untuk memberikan paket pekerjaan proyek kepada pihak ketiga, dan ada indikasi proyek tertentu di monopoli oleh Individu tertentu sehingga rekanan Kontrator yang lain tidak kebagian.

Ada indikasi paket pekerjaan penunjukan langsung (PL) maupun pelelangan umum dari dinas tertentu beberapa oknum DPRD mengklaim bahwa paket aspirasi tersebut adalah kepunyaan mereka dan mereka lah yang berhak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, dan setiap paket pekerjaan penunjukan langsung (PL) dan paket pelelangan umum setiap Dinas selalu beralasan bahwa paket pekerjaan tersebut kepunyaan aspirasi oknum anggota DPRD tertentu dan ini sudah berulang-ulang tiga tahun terakhir dan sepertinya sudah semacam tradisi permainan dalam lingkaran setan kami meminta oknum anggota DPRD tersebut bekerjalah secara profesioanal jalankanlah fungsi saudara sebagai Legislasi (Membuat UU/Perda), Budgeting (Membuat Anggaran bersama Pemda), dan Controling (Pengawasan menyeluruh), jangan lah ditambah lagi fungsi saudara “Bermain Proyek”.

Hal ini disampaikan Oleh Dzulpakar SE. MSi selaku pimpinan ASKUMINDO (Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia) kepada awak Media lassernewstoday saat di temui di kediamannya di Jln. Sempurna, Sabtu, (26/05/2018).

Ada indikasi beberapa oknum anggota DPRD berlindung di balik aspirasi untuk mendapatan dan memonopoli semua paket pekerjaan yang di usulkan mereka sendiri melalui dana aspirasi oknum anggota DPRD tersebut, sehingga azas
proporsionalitas pembagian paket pekerjaan tersebut diabaikan oleh dinas yang bersangkutan. Kami juga mendengar alasan pada Dinas tertentu dengan dalih dana aspirasi oknum anggota DPRD tetapi untuk kepentingan orang dalam dinas itu sendiri, sehingga rekanan yang datang untuk meminta paket pekerjaaan tersebut tidak bisa diakomodir lagi.

Seharusnya dinas berkerja secara profesional dan proporsional jangan ada rasa ketakutan dan intimidasi oleh lembaga-lembaga dan instansi tertentu dengan mengabaikan kepentingan para rekanan kontraktor yang tergabung di dalam semua asosiasi konstruksi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Diminta kepada dinas terkait tolong hargai kami sebagai asosiasi konstruksi sebagai mitra utama dalam hal berbagai pekerjaan konstruksi. (AB/Red)