Good Governance Dalam Pengelolaan Sampah, Karena Sampah Bukan Warisan

LasserNewsToday, Kepulauan Aru |

Oleh : Rovsky. A. wattimena. SH.,MH
Dosen Hukum PSDKU Universitas Pattimura Kabupaten. Kepulauan. Aru

Sampah merupakan masalah yang selalu muncul di lingkungan kita. Penanganan dan pengelolaan sampah masih lemah, salah satunya dikarenakan kebijakan atau kurangnya dukungan dan peran serta masyarakat (baik dunia usaha maupun masyarakat umum). Salah satu pilar pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik (good governance) adalah komitmen pada lingkungan hidup, yang berarti diperlukan penanganan pengelolaan sampah yang tepat berasaskan pada kelestarian lingkungan hidup, serta dampak negatif yang ditimbulkannya.

Dalam hal ini Pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya untuk melakukan pengelolaan sampah di wilayahnya melalui instansi pelaksana dibidang kebersihan. sebagai dasar keabsahan pemerintah pusat dengan kewenangannya mendelegasikan kepada pemerintah daerah melalui Pasal (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah Pemerintah dapat menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah

Di dalam governance terdapat tiga komponen atau pilar yang terlibat.

Pertama, public governance yang merujuk pada lembaga pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan.

Kedua, corporate governance yang merujuk pada dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik.

Ketiga, civil society atau masyarakat luas. Idealnya, hubungan antar ketiga komponen (lembaga kepemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat) harus dalam posisi seimbang, sinergis dan saling mengawasi atau checks and balances. Jika dikaitkan dengan kepedulian terhadap lingkungan, maka ketiga komponen tersebut haruslah memiliki pola pikir yang sama terhadap pengelolaannya yang efektif. tiga rantai dalam governance dia atas yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas sangat diperlukan kolaborasinya.

Peranan ke tiga rantai tersebut dapat dibagi menjadi berikut:

Pemerintah, memiliki tanggungjawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah misalnya saja dengan menyediakan tempat-tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan non organik. Selain menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, di lapangan pemerintah juga harus memberikan pembekalan kepada masyarakat mengenai penggunaannya dan perawatannya. Sehingga, fasilitas yang dibiayai dari uang rakyat tersebut tidak cepat rusak, terawat dan tidak beralih fungsi.

Kemudian pemerintah juga harus bisa memberi rangsangan terhadap masyarakat maupun dunia usaha berupa insentif kepada pihak-pihak yang sanggup mengurangi produksi sampah. Yang terpenting pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang terintegrasi terkait pengelolaan sampah.

Dunia Usaha, sebagai penghasil barang yang dikonsumsi oleh masyarakat diharapkan dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang serta ramah lingkungan. Hal ini dapat dilakukan oleh dunia usaha dengan mengurangi pemakaian/ penggunaan bahan baku seefisien mungkin didalam suatu produksi, kemudian berupaya menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali. Masyarakat, merupakan tingkat yang paling mungkin untuk mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah, sehingga masyarakat perlu diberi pembekalan-pembekalan/sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, karena sehebat apapun sistem pengelolaan sampah yang dibuat oleh pemerintah, menjadi tidak ada artinya sama sekali tanpa peranan masyarakat.

Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang baik harus memenuhi konsep 3-R reduce, re-use dan recycle yang dijalankan oleh governance (pemerintah, swasta dan masyarakat) melalui peran masing-masing. Edukasi dan implementasi secara berkelanjutan harus terus dilakukan secara terintegrasi agar tercipta daerah yang bersih, karena tanpa ada kerjasama yang baik, tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai. Yang terpenting lagi perlu diingat bahwa dari tindakan kecil dari rumah kita akan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, think globally act locally.

(ET/Red)