LasserNewsToday, Nisel (Sumut) |
Puluhan Massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nias Selatan (Nisel) berunjuk rasa, mendatangi Kantor DPRD Nisel terkait keterlambatan pembayaran uang kuliah di STKIP, STIE, STIH oleh Pemerintah Daerah Nias selatan. Massa GMNI yang langsung diterima oleh Ketua DPRD Nisel, Elisati Halawa didampingi oleh Sekretaris Komisi I, Biv. Tinanda Limbong, dan anggota DPRD dari Fraksi PDI-P, Nurtiza Dachi di Ruangan Gedung DPRD, Jalan Saonigeho Km. 3 Teluk Dalam Jumat (02/07/2021).
Adapun tuntutan massa GMNI yang dipimpin oleh Nanda Ronaldo Marundruri antara lain mendesak Pemerintahan Daerah (Pemda) melalui Dinas pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk segera menyelesaikan pembayaran tunggakan biaya pendidikan kepada pihak Yayasan Pendidikan Nias Selatan (YPNS).
Mereka mendesak Pemda dan pihak YPNS untuk berkoordinasi karena pihak YPNS mulai melakukan penagihan biaya pendidikan kepada seluruh mahasiswa STKIP, STIE dan STIH.
Mengharapkan kepada Pemda untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Biaya Pendidikan, serta Peraturan Bupati (Perbup) No. 7 Tahun 2020 perubahan kedua atas Perbup Nisel No. 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Beasiswa.
Ditambahkan lagi, mahasiswa meminta dana kemahasiswaan yang ditanggung oleh Pemeda sebesar Rp 100. 000,- per tahun. Hal ini mereka pertanyakan, karena mahasiswa masih ditagih oleh pihak YPNS.
Ketua DPRD Nias Selatan, Elisati Halawa, S.T., dan anggota menanggapi pertanyaan massa GMNI.
Dari pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan pertemuan bersama kembali pada Senin (05/07/2021) mendatang dengan mengundang pihak YPNS, Pemda, perwakilan mahasiswa GMNI, DPRD dan pihak Dinas Pendidikan untuk bisa mencapai solusi sehingga pembiayaan pendidikan dan masalah lain dapat teratasi.
“Hal ini angat disayangkan karena sebaiknya pihak YPNS berdiskusi lebih awal sebelum melaksanakan penagihan biaya kepada mahasiswa.” Ujar Elisati.
Dari pantauan awak media di lapangan, puluhan mahasiswa yang melakukan aksi menyampaikan aspirasi berlangsung aman tanpa anarkis. Dengan pengawalan ketat oleh sejumlah personil Polres Nisel selalu mematuhi prokes. Pengamanan situasi berjalan kondusif di Kantor DPRD Nisel hingga akhirnya massa GMNI membubarkan diri.
(Asas Dc/ed. MN-Red)
Discussion about this post