LasserNewsToday, Pematangsiantar (Sumut) |
Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Masyarakat peduli Demokrasi (MPD) kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara ini melakukan aksi damai dan Mimbar Demokrasi di lapangan Merdeka Jalan Merdeka. Jum’at, (20/11/2020).
Koordinator Aksi Fajar Pratama dalam orasinya menyampaikan, Maraknya Politik transaksional yang dilakukan oleh peserta Pemilukada disaat kontestasi selalu menjadi perhatian bagi kita semua, serta sudah menjadi rahasia umum di kota berhawa sejuk ini. Dampak dari Minimnya pendidikan politik bagi masyarakat sebagai pemilik suara yang dilindungi konstitusi mengakibatkan politik pragmatis menjadi gerakan pembodohan berkelanjutan buat warga masyarakat, teriaknya.
Ditambahkan Fajar, Seharusnya Demokrasi adalah suatu proses untuk menuangkan hati dan pikiran dalam rangka penentuan pemimpin untuk mewujudkan cita-cita pembangunan bernegara serta SDM yang lebih baik.
“Memilih pemimpin adalah hal fundamental untuk mewujudkan demokrasi. Hal itu tidak terlepas dari pola pikir serta moral dari diri kita sendiri sebagai masyarakat dalam menentukan pilihan tersebut. Setelah itu terpenuhi, maka selanjutnya dan selayaknya kita mengetahui karakter dan MORAL CALON PEMIMPIN KITA.
Karena Pilkada 2020 ini mempertaruhkan nyawa banyak orang dengan memaksakan Pilkada di tengah kondisi pandemi yang masih sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, kami mendesak agar Gugus tugas covid-19, Bawaslu dan KPU Kota Pematangsiantar TEGAS dalam menerapkan protokol kesehatan dimulai masa kampanye sampai dengan hari pencoblosan. Tutup salah seorang aktivis HMI Pematangsiantar ini.
Amatan media ini di lapangan Masyarakat Peduli Demokrasi juga menyampaikan tuntunannya, Meminta Bawaslu Kota Pematangsiantar menindak tegas para Aparatur Sipil Negara maupun honorer yang terlibat dalam praktek politik praktis baik secara langsung maupun sembunyi-sembunyi.
Dikutip dari selebaran yang dibagikan di lapangan Lima tuntutan Massa aksi:
- Calon Pemimpin Yang Membeli Suara Rakyat Tidak Layak Untuk Dipilih.
- Tolak Intimidasi dan Intoleransi Karena Memilih Kanan Maupun Kiri Dilindungi Konstitusi.
- Meminta Bawaslu dan KPUD Mendiskualifikasi Peserta Pemilu Yang Terbukti Melakukan Money Politic.
- Meminta Bawaslu dan Jajaran Nya Membubarkan Kegiatan Kampanye Yang Tidak Sesuai Aturan dan Tidak Menerapkan Protokol Kesehatan.
- Meminta Dengan Tegas KPUD Pematangsiantar Agar Mensosialisasikan Adanya 2 Pilihan di Pilkada Kota Pematangsiantar.
Saat melakukan aksi Mimbar demokrasi ini, mendapat pengawalan dari Polres Pematangsiantar dan Satpol PP. Usai membacakan tuntutannya, massa pun membubarkan diri dengan tertib.
(LNT/Red)
Discussion about this post