Dilaporkan ke Inspektorat, Diduga Tidak Sesuai Pekerjaan Perlengkapan Jalan Nasional

LasserNewsToday, Mandailing Natal (Sumut) |

Lagi-lagi Projek Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaaan Perlengkapan Jalan Nasional di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Tahun Anggaran (T.A. 2020) dipersoalkan oleh elemen masyarakat.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI) melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumut, yang beralamat di Jalan Persatuan Nomor 05 Medan selaku Pengguna Anggaran untuk Projek Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Simpang Gambir – Manisak (049).

Anggaran untuk pekerjaan tersebut senilai Rp 1.515.333.551,05 oleh PT. Berkah Bersama Kontraktor yang beralamat di Jalan Sonokeling I No. 278 Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dan NPWP Pelaksana Kegiatan adalah 31.714.784.1-412.000.

Berdasarkan peninjauan di lapangan, pekerjaan Rambu Jalan tersebut banyak yang tidak sesuai dan ada juga yang sudah berkarat dan pecah.

Menanggapi hal tersebut, Kurniawan Hasibuan, selaku Ketua DPP Gitran Watch Nusantara (GWN) saat ditemui di sekretariatnya pada Selasa (19/01/2021) mengatakan, bahwa pihaknya sudah turun ke lokasi pekerjaan pemasangan Rambu Jalan Nasional Sp Gambir – Manisak (049) yang dilaksanakan oleh PT. Berkah Bersama Kontraktor.

“Saya bersama Tim sudah turun ke lokasi Jalan Sp Gambir – Manisak (049) untuk mengecek pekerjaan pemasangan Rambu jalan T.A 2020 oleh PT. Berkah Bersama Kontraktor, kita lihat banyak yang tidak sesuai penempatan, bahkan pekerjaan baru saja selesai sudah ada yang berkarat dan rusak.” Sebutnya.

Ditambahkannya juga, “Kita, DPP Gitran Watch Nusantara telah menyurati dan melakukan konfirmasi secara tertulis, yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu lalu untuk meminta kejelasan terkait pekerjaan PT. Berkah Bersama Kontraktor, namun sampai saat ini kita belum dapat jawaban. Selanjutnya dalam waktu dekat ini kita akan melaporkan ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta untuk ditindak tegas dan jawaban dari Inspektur tersebut yang akan kita lampirkan ke Aparat Penegak Hukum biar ada efek jera.” Tutupnya.

Hingga berita ini sampai ke meja Redaksi, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera utara belum memberi jawaban atas adanya temuan elemen masyarakat untuk pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan nasional T.A. 2020 di Kabupaten Mandailing Natal.

(KH/ed. MN-Red)