LasserNewsToday, Samosir (Sumut) |
Untuk melindungi Tanah Ulayat warisan leluhur Batak, khususnya di wilayah Kabupaten Samosir, DPRD Kabupaten Samosir berinisiatif dan berkomitmen akan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat, Hukum Adat, Tanah Ulayat Batak dan Pemanfaatannya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pimpinan DPRD Samosir yang diketuai oleh Saut Martua Tamba, S.T.; Wakil Ketua, Pantas Marroha Sinaga, bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D), Haposan Sidauruk dan anggota Renaldi Naibaho melakukan kunjungan lapangan, ke lokus masyarakat hukum adat Raja Ulosan di Baniara Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Minggu (31/01/2021).
Kunjungan lapangan dalam verifikasi ke lokus masyarakat hukum adat Raja Ulosan ini turut dihadiri Kabag. Hukum Sekretariat Pemkab Samosir, Lamhot Nainggolan, S.H., M.H bersama staf, perwakilan marga Situmorang, Lumban Batu dan Sitinjak yang berbatasan dengan lokus tersebut. Serta staf Divisi Studi dan Advokasi KSPPM, Lambok Lumban Gaol dan rekan.
Ketua DPRD Samosir, Saut Martua Tamba, S.T mengatakan bahwa penyusunan Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tanah Ulayat Batak dan Pemanfaatannya ini adalah inisiatif DPRD Kabupaten Samosir.
Menurutnya, Perda ini sangat penting karena tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat Samosir dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, tanah ulayat batak dan pemanfaatannya.
Dijelaskan lagi oleh politisi PDI Perjuangan itu bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul prakarsa ini merupakan satu-satunya Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat di Provinsi Sumatera Utara.
“Nantinya Ranperda ini menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah maupun komunitas masyarakat hukum adat dalam memperjuangkan hak-hak adatnya.” Kata Saut Martua Tamba, S.T.
Untuk itu, sambung Ketua DPRD Samosir, pihaknya bersama legislatif lainnya berkomitmen akan mencurahkan hati, tenaga, dan pemikiran dalam mewujudkan dan menetapkan Perda tersebut di tahun 2021 ini.
“Kami berharap Perda ini nantinya sebagai hadiah ulang tahun Kabupaten Samosir ke-17 untuk masyarakat hukum adat yang selama ini memperjuangkan hak-hak adatnya.” Tambah Ketua DPRD Samosir.
Atas Ranperda yang diprakarsai DPRD Samosir itu, staf Divisi Studi dan Advokasi KSPPM, Lambok Lumban Gaol sangat mengapresiasi kerja cepat DPRD bersama Pemkab Samosir untuk mensukseskan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan langsung menetapkan lokusnya.
“Dari beberapa kabupaten yang kami ikut serta dalam tim, hanya Kabupaten Samosir yang langsung menentukan lokus dari Perda. Padahal di kabupaten lain seperti Kabupaten Humbang Perda khusus Pandumaan-Sipitu Huta, di Toba Perda pengakuan.” Ungkap Lambok Lumban Gaol.
Dengan adanya Perda ini, lanjutnya, akan menjadi jalan masyarakat adat dan wilayah (tata ruang) adatnya diakui oleh negara.
Sementara itu, perwakilan Marga Situmorang, Lumban Batu, Sitinjak yang berbatasan dengan lokus masyarakat hukum adat Raja Ulosan, sangat menyambut baik kunjungan lapangan DPRD Samosir. Mereka telah sepakat atas batas-batas wilayah yang ada pada lokus masyarakat hukum adat Raja Ulosan tersebut.
Terkait batas-batas wilayah, Ketua BP2D, Haposan Sidauruk mengatakan bahwa batas-batas yang ditentukan itu, akan diverifikasi Kementerian Lingkungan Hidup. Dan nantinya hasil verifikasi kementerian tersebut akan menjadi acuan penetapannya.
Terakhir anggota BP2D, Renaldi Naibaho menambahkan bahwa lokus masyarakat hukum adat Raja Ulosan tersebut telah terverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pihaknya pun berterima kasih kepada masyarakat Partungko Naginjang yang sudah bersepakat dalam hal pembentukan masyarakat hukum adat dan sebagai lokus untuk Perda Tanah Ulayat.
“Kami mengajak seluruh komunitas masyarakat Batak di Kabupaten Samosir, nantinya setelah Ranperda ini kita sepakati dapat menyampaikan dan mengusulkan wilayahnya untuk ditetapkan dan diakui sebagai masyarakat hukum adat.” Paparnya.
(TBN/ed. MN-Red)
Discussion about this post