Persoalan Pelayanan Publik di Polda Sumut Terkesan Tidak Sesuai Harapan Presiden Jokowi tentang Pelayanan Publik

LasserNewsToday, Medan (Sumut) |

Ratama Saragih, Kordinator Kedan Ombudsman Sumut sepakat dengan tanggapan kepala Ombudsman Sumatera Utara, Abyadi Siregar soal kualitas layanan publik di kepolisian, khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) yang nyaris tak relevan dengan harapan presiden RI Joko Widodo tentang pelayanan publik.

Hal ini diungkapkan oleh Ratama Saragih yang juga pengamat anggaran negara ini kepada awak media ini, Kamis (15/4/2021), langsung dari Poldasu Tanjung Morawa Medan.

Menurutnya Polda Sumatera Utara masih harus bekerja ekstra keras untuk meminimalisir maladministrasi yang terjadi sekarang ini, terbukti dengan masih tingginya angka laporan dari masyarakat ke Ombudsman tentang maladministrasi di tubuh Poldasu.

“Ini pekerjaan rumah yang tidak boleh dianggap remeh oleh Bapak Irjen. Pol. R. Z. Putra Panca Simanjuntak, Kapolda Sumatera Utara, sebab Polda Sumatera Utara salah satu Barometer keberhasilan Polri di Indonesia yang salah satunya mengusung jargon Presisi Polri (produktif, rensponsibilitas, transparansi, berkeadilan) dengan 16 program unggulan yakni:

1. Penataan Kelembagaan;
2. Perubahan Sistem dan Metode Organisasi;
3. Menjadikan SDM Polri Yang Unggul di Era Police 4.0;
4. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0;
5. Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
6. Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum;
7. Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19;
8. Pemulihan Ekonomi Nasional;
9. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional;
10. Penguatan Penanganan Konflik Sosial;
11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri;
12. Mewujudkan Pelayanan Publik Polri Yang Terintegrasi;
13. Pemantapan Komunikasi Publik;
14. Pengawasan Pimpinan Dalam Setiap Kegiatan;
15. Penguatan Fungsi Pengawasan;
16. Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan (Public Complaint).

Jika ditelaah ke 16 program unggulan tersebut, maka menurut Responder BPK ini nyaris tak tersentuh karena masyarakatlah yang merasakan langsung produk unggulan tersebut, pungkasnya.

(RS/ed. MN-Red)