LasserNewsToday, Tobasa (Sumut) |
Kepala Desa yang sejatinya menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk memajukan desa serta menyalurkan bantuan prasejahterah rakyat itu malah melakukan tindakan semena-mena dan bahkan melanggar hukum.
Oknum Kepala Desa tersebut, dialah Amrin Panjaitan, oknum Kepala Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Provinsi Sumatera utara.
Selain menggelapkan berbagai bantuan pemerintah, oknum Kepala Desa Tornagodang ini juga dikabarkan tersandung kasus dugaan korupsi penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2016, sebesar Rp 862.436.000,-.
Informasi yang dihimpun, menyebutkan, tindakan semena-mena dan perbuatan melanggar hukum sang Kepala Desa Tornagodang ini menguap kepermukaan berdasarkan kicauan dan laporan dari warga desa. Warga Desa Tornagodang yang selama ini diam kelihatanya sudah mulai muak melihat sikap dan tindakan semena-mena sang Kepala Desa.
Satu demi satu kebobrokan sang Kepala Desa pun mulai terungkap. Mulai dari kasus penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk pembangunan Balai Desa yang anggaranya diduga di Mark Up dengan sangat luar biasa
Selanjutnya, kasus dugaan penggelapan bantuan pemerintah berupa ternak kerbau sebanyak 16 ekor, yang raib tidak diketahui kemana rimbanya.
Dugaan penggelapan beras miskin (Raskin) untuk warga Desa Tornagodang, yang diduga di jual kepada seseorang bermarga Nadeak pemilik toko di daerah Parsoburan.
Begitu juga dengan dugaan penggelapan bantuan pemerintah berupa padi, yang seyogianya harus di salurkan kepada warga Desa Tornagodang juga dihisap Kepdes Tornagodang .
Termasuk bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tobasa, berupa satu unit mesin serut turut digelapkan oleh oknum
sang Kepala Desa tersebut.
“Mesin itu dijual ke Desa sekitar Silimbat, harganya lumayan mahal itu bang,” ujar JS , yang merupakan warga Desa Tornagodang itu kepada reporter.
JS dan beberapa warga juga mengungkapkan, bahwa kasus penggelapan dan dugaan korupsi penggunaan ADD dan DD tersebut sudah dilaporkan ke Polres Tobasa. Namun sayangnya, hingga kini laporan warga Desa Tornagodang itu jalan di tempat dan seolah-olah tidak digubris penyidik Kepolisian Polres Tobasa
“Tiga orang yang kami laporkan, Kepala Desa Tornagodang, Plt Kepdes, dan Sekdes. Tapi sampai saat ini sudah hampir empat bulan tidak pernah diperiksa penyidik Polres Tobasa,” terang Jannus.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Kepala, Bahkan Jannus bersama dua rekanya juga telah melaporkan kasus penggelapan bantuan pemerintah dan dugaan korupsi ADD/DD itu kepada Kajari Balige.
Namun apa lacur, Kajari Balige yang saat itu turun langsung ke Desa Tornagodang itu malah mendamaikan pelapor dan terlapor. “Inikan aneh namanya bang, Kajari bukanya memproses dan menindak lanjuti laporan kami itu, eh malah mendamaikan kami, ” kata Jannus dengan nada kesal.
Menanggapi hal tersebut Pengamat Hukum Sumatera Utara, Julheri Sinaga, SH kepada wartawan, kemarin. Minggu (6/5/2018) mengatakan, apa yang dilakukan oleh Kajari Balige itu sungguh tak lazim dan bukanlah domainnya melakukan upaya perdamaian.
“Sungguh tak lazim kalau itu benar terjadi. Sebagai orang nomor satu di Lembaga Adyaksa, Kajari seharusnya memerintahkan Intelnya untuk melakukan penyelidikan terkait laporan warga Desa Tornagodang itu, bukanya mendamaikan Ada-ada saja,” tegas Julheri Sinaga.
Lanjut Julheri Sinaga, dalam hal ini Polda Sumut juga jangan tinggal diam dan hanya jadi penonton saja. Jika memang pihak Polres tidak mau merespon laporan warga itu, Polda Sumut harus mengambil alih laporan warga Desa Tornagodang tersebut.
“Yah bisa-bisa saja Polres sudah masuk angin. Makanya kita minta Polda Sumut agar mengambil alih kasus yang dilaporkan warga Desa Tornagodang itu,” tandas pengacara kondang itu kepada wartawan.
(Sampai berita ini diturunkan ke redaksi, Kapolres dan Kejari Tobasa belum berhasil dihubungi terkait ‘Mangkrak’ nya kasus yang dilaporkan Masyarakat ini). (LNT/SP/Red)
Discussion about this post