Untuk Peningkatan Perekonomian Daerah, KPw BI Pematangsiantar dan Kabupaten Batubara Perkuat Sinergi

LasserNewsToday, Pematangsiantar (Sumut) |

Sinergi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar dan Kabupaten (Kab) Batubara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kab. Batubara terus dilakukan. Sinergitas tersebut dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara pada Senin (07/06/2021), di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara, yang dihadiri oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab. Batubara.

Dalam sambutannya, Bupati Batubara, Ir. H. Zahir, M.AP menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPw BI Pematangsiantar dengan Pemkab. Batubara merupakan bukti nyata dari keseriusan Pemkab. Batubara dalam melaksanakan pembangunan dan penguatan ekonomi Kab. Batubara, khususnya dalam pengendalian inflasi, dan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah melalui optimalisasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Batubara dan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kab. Batubara.

Pembentukan TP2DD Kab. Batubara merupakan tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Percepatan dan perluasan Elektronisasi Transaksi Pemerintah (ETP) di Kab. Batubara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan transparansi dan kesehatan fiskal, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital di Kab. Batubara.

Pada pertemuan tersebut juga dilaksanakan pelantikan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kab. Batubara oleh Bupati Batubara.

Edhi Rahmanto Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, mengapresiasi Pemkab. Batubara yang aktif dalam mendukung berbagai program pengendalian inflasi dan upaya percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi daerah, di antaranya dengan melaporkan hasil program pengendalian inflasi ke Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), pengisian data neraca pangan di website neraca akses pangan nasional dan berbagai kegiatan strategis dan inovatif lainnya.

(Marolop Nainggolan/ed. MN-Red)